Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) terkait perkembangan kasus-kasus dugaan korupsi di Aceh. Koordinator Bidang Advokasi Korupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi mengatakan surat KPK itu bernomor R-2538/40-43/07/2012.
Kepada The Globe Journal, Selasa (7/8) malam, Ia menjelaskan dugaan korupsi pekerjaan pengadaan alat radio diagnostic (CT Scan) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin masih dalam proses koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganannya.
Selain kasus CT Scan tersebut, KPK juga menjelaskan perkembangan tiga kasus dugaan korupsi di Aceh yang meliputi, dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar BPKS masih dalam proses pendalaman oleh KPK, dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pengembangan BPKS dan dugaan korupsi penjualan asset Negara jenis besi jembatan dan alat berat di Aceh sudah ditangani Polda Aceh dalam kasus tindak pidana umum.
“Jawaban KPK ini menanggapi surat MaTA tentang permohonan informasi kelanjutan pengusutan dan status kasus indikasi penyimpangan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Aceh itu,” sebut Baihaqi.
Khusus kasus penjualan aset ini, MaTA dan ICW masih melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK karena kasus tersebut kuat dugaan mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kasus penjualaan aset, mulanya di tangani oleh Polda Aceh dengan kasus pidana umum.
Selanjutnya MaTA bersama ICW pada tahun 2009 melaporkan dan meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi karena kasus tersebut pada saat itu di tangani oleh pihak Kepolisian dan hanya menungkapkan dari sisi pidana umum sementara sisi indikasi tindak pidana korupsi di abaikan oleh pihak Polda Aceh pada saat itu.
MaTA mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mendukung langkah-langkah penegak hukum karena penegak hukumlah yang nantinya memutuskan ada tidaknya korupsi dalam beragam kasus tersebut.
Sumber : The Globe Journal
Kepada The Globe Journal, Selasa (7/8) malam, Ia menjelaskan dugaan korupsi pekerjaan pengadaan alat radio diagnostic (CT Scan) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin masih dalam proses koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganannya.
Selain kasus CT Scan tersebut, KPK juga menjelaskan perkembangan tiga kasus dugaan korupsi di Aceh yang meliputi, dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar BPKS masih dalam proses pendalaman oleh KPK, dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pengembangan BPKS dan dugaan korupsi penjualan asset Negara jenis besi jembatan dan alat berat di Aceh sudah ditangani Polda Aceh dalam kasus tindak pidana umum.
“Jawaban KPK ini menanggapi surat MaTA tentang permohonan informasi kelanjutan pengusutan dan status kasus indikasi penyimpangan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Aceh itu,” sebut Baihaqi.
Khusus kasus penjualan aset ini, MaTA dan ICW masih melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK karena kasus tersebut kuat dugaan mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kasus penjualaan aset, mulanya di tangani oleh Polda Aceh dengan kasus pidana umum.
Selanjutnya MaTA bersama ICW pada tahun 2009 melaporkan dan meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi karena kasus tersebut pada saat itu di tangani oleh pihak Kepolisian dan hanya menungkapkan dari sisi pidana umum sementara sisi indikasi tindak pidana korupsi di abaikan oleh pihak Polda Aceh pada saat itu.
MaTA mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk mendukung langkah-langkah penegak hukum karena penegak hukumlah yang nantinya memutuskan ada tidaknya korupsi dalam beragam kasus tersebut.
Sumber : The Globe Journal
Tidak ada komentar:
SILAHKAN MEMBERI KOMENTAR